Beberapa keunggulan BPS, dalam PPLS08 adalah: telah memiliki data rts dari tahun 2005
Semenjak dimulai Pencacahan yang menggunakan LS, dimana LS berasal dari 2005 ditambah dengan SPDKP maka jumlahnya menjadi bertambah. (hal ini sudah berbeda dengan pagu yang ditetapkan).
Dari segi kuesioner, bila kolom 3 ls berisi 3,4,5 dan 9 maka bila desa tersebut diverifikasi (kantor pos) maka akan ditemukan penggantinya (daftar8 pos), tetapi kenyataannya dilapangan selain pengganti yang ada di daftar 8 ternyata petugas menemukan mereka yang pindah dari satu desa ke desa lain dengan membawa kartu maka akan dicacah pada ls, maka dari segi ini diketahui akan adanya penambahan pagu.
Pada pengolahan, perbedaan 3 tahun antara 2005 sampai 2008 keadaan dilapangan sudah mengalami perubahan batas rt, diperkirakan dokumen ppls08-rt sudah mengalami perpecahan rt kurang lebih mencapai 75 persen, sehingga membuat petugas entry kesulitan mengupdate (karena petugas diwajibkan mengupdate data untuk mempertahankan KIP) sehingga dengan kondisi ini proses entry mengalami keterlambatan.
pmt (proxy mean test) akan ditetapkan dengan menggunakan y=ax1 + bx2 + cx3, dimana x3 didasar dari kondisi podes 2008,.
secara keilmuan program pmt memang dapat diterapkan dengan menggunakan landasan keilmuan asumsi-asumsi, tetapi pemakaian asumsi bisa saja tidak berlaku manakala mainframenya bukan sampel tetapi universe. jadi perlu pre enumeration with sampel, dengan mengambil beberapa contoh desa-desa. sebagai masukan desa diambil menurut nilai podes terbaik, terbaik q3, terbaik q2, terbaik q1 dan terburuk, desa baru, desa lama, kecamatan baru, kecamatan lama dan dibedakan atas kota dan pedesaan. dan saya berprasangka pmt tidak mutlak baik/sesuai untuk diterapkan manakala proses dilakukan secara parsial perdesa, perlu adanya proses pmt yang lebih baik lagi misalnya melakukan proses index ataupun composit per kecamatan, lalu dilanjutkan dengan proses komposit se kabupaten, provinsi bahkan nasional. dengan proses stage 5 tahap mulai desa sampai nasional diharapkan perolehan model yang lebih smooth.
Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Nasional
Ydesa Y kec Y kab Y prov Y nas
Setelah model smooth lakukan iterasi kembali pada desa, praduga saya nanti akan diperoleh jumlah yang timpang antara desa, karena itu baru lakukan lagi pmt didesa secara parsial yang memakai model naional sebagai basis dan memberi kelonggaran 25 persen nilai keatas (artinya bila batas nasional miskin adalah 50 point maka menutup ketimpangan adalah memberikan batas nasionalnya menjadi 75) tetapi bila ada desa yang sudah cocok dengan angka nasional artinya desa tersebut sudah berada di track mean maka nilai nasional maupun nilai parsial desa akan mendekati sama nilainya.
Dari literatur yang pernah ada dan sempat dibaca pmt mengalami kesulitan manakala reponden memberikan data yang salah (bohong). kesulitan lain pmt juga terletak pada konsumsi / expenditure perkapita bila menggunakan data ppls,. satu kondisi seperti ini memang dapat diatasi dengan menggunakan ihk di masing-masing kabupaten sebagai penimbang tidak langsung untuk mendapatkan nilai expenditure kondisi perumahan dan bukan kondisi pengeluaran konsumsi makan.
Biar accurate nilai pmt yang dihasilkan, diminta pelaksanaan pre enumeration perlu dilakukan supaya diperoleh beberapa penemuan yang reliable terhadap variabel yang lebih cocok dengan nilai weighted yang sesuai, tidak lupa juga meneliti apakah Analisa faktor ataupun Least Square (OLS) perlu dilakukan terlebih dahulu atau tidak, semua keputusan ada pada tim peneliti. selanjutnya masalah cut off point dari penduduk miskin berarti melakukan proses exclusive error dan inclusive error. pematangannya setelah dilakukan cut off point rt yang diduga diatas sangat miskin, maka proses PPLS selanjutnya adalah melakukan verifikasi dengan pihak desa mengenai kondisi rumahtangga tersebut dan memberikan nilai. (data yang dikeluarkan adalah data keseluruhan menurut nilai yang ada di kuseioner), verifikasi ditujukan mengoreksi isin kuesioner. rumahtangga yang diperkirakan cut off point dimohon dicetak tebal. Dari PMT juga mencuatkan bahwa local knowledge lebih banyak menjadi tolok ukur yang representatif ataupun malah menimbulkan variety baru dalam menentukan ukuran.
Tahap selanjutnya proses iterasi kedua pmt dapat dilakukan kembali, sampai benar-benar mendapatkan data yang baik. InsyaAllah bila ALLAH berkenan maka data yang diperoleh nantinya akan mendekati gini ratio nasional, walaupun kita tahu bahwa proses pmt ini semata hanya untuk dilakukan mengoreksi isian kuesioner yang di adjust ada kebohongan dibelakngnya. Semoga BPS lebih jaya lagi.
Dari kesemua corat coret tersebut, bukan berarti meragukan tetapi sekedar unek-unek kami sebagai orang bawahan di BPS yang memang belum mengetahui penerapan PMT, tetapi ada baiknya untuk dilakukan penelaahan yang lebih insentive oleh tim peneliti agar kami di tingkat yang paling bawah begitu pula dengan orang-orang yang telah jujur mati-matian membela BPS dapat selamat bila PMT benar-benar diterapkan.
Harapan lain dari adanya PMT ini adalah memberikan kebijakan baru berupa adanya tunjangan BLT yang berbeda (seluruh data PPLS dipakai) didasar atas nilai PMT yang diperoleh. Artinya yang sangat miskin mendapat tunjangan 100 ribu tetapi diluar itu bisa bervariasi dapat 50 ribu atau sebagainya seperti yang sudah ada di negara lain seperti mesir.
sumber:
http://siteresources.worldbank.org/EXTSAREGTOPPOVRED/Resources/493440-1102216396155/572861-1102221461685/Proxy+Means+Test+for+Targeting+Welfare+Benefits.pdfhttp://www.ifpri.org/divs/fcnd/dp/papers/fcndp132.pdf
